Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi Desak Solusi Jaga Stabilitas Fiskal Daerah 

KABARIJEN.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi memberikan catatan kritis atas diajukannya Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Pandangan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Wagianto, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (20/8/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, dihadiri jajaran eksekutif termasuk Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah Guntur Priambodo, serta para kepala SKPD, camat, dan lurah/kades se-Banyuwangi.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi efisiensi anggaran. Menurut Wagianto, PAD harus menjadi prioritas utama agar keuangan daerah tetap sehat dan tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.

“Optimalisasi PAD tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pusat,” tegas Wagianto.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti proyeksi penurunan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026. Dalam dokumen RAPBD, pendapatan transfer diperkirakan turun signifikan dari Rp2,719 triliun menjadi Rp1,757 triliun.

“Penurunan lebih dari satu triliun ini bukan hal kecil. Karena itu, eksekutif harus mencari solusi agar keuangan daerah tetap stabil, sehingga pembangunan tidak terhambat,” lanjut Wagianto.

Meski ada proyeksi penurunan, Fraksi PDI Perjuangan berharap indikator kinerja utama Pemkab Banyuwangi tetap bisa dijaga. Target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5–5,15 persen, persentase penduduk miskin 5,59–6,09 persen, indeks kesejahteraan sosial 57, serta indeks pembangunan manusia (IPM) 75,38 diharapkan bukan hanya sekadar angka di atas kertas.

“Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan 95 harus menjadi kenyataan, bukan sekadar proyeksi. Kami mendorong agar semua target ini benar-benar diwujudkan,” tutupnya.