DPRD Banyuwangi Dorong Optimalisasi Anggaran Demi Peningkatan Pelayanan Publik 

KABARIJEN.com – Komisi I DPRD Banyuwangi mendorong optimalisasi penggunaan anggaran daerah agar berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menyampaikan, serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Namun, pihaknya tetap mendorong agar anggaran digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

“Secara garis besar, serapan anggaran maupun capaian indikator kinerja OPD mitra kerja Komisi I sudah memenuhi target, yakni di angka 90 hingga 100 persen,” ujar Rifa, usai rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2024, Selasa (25/3/2025).

Meski demikian, Rifa mengungkapkan bahwa masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di beberapa OPD, terutama pada pos anggaran gaji pegawai. Hal ini terjadi akibat adanya kekosongan pegawai karena pensiun atau faktor lainnya.

“Setiap OPD pasti ada SiLPA pada pos gaji pegawai, jumlahnya berkisar antara Rp 3 miliar hingga Rp 1 miliar. Ini perlu menjadi perhatian ke depan,” katanya.

Selain membahas anggaran, Komisi I juga menyoroti penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Banyuwangi, terutama setelah dilantiknya Bupati Banyuwangi periode 2025-2030.

Saat ini, dari 28 OPD, imbuh Rifa, terdapat 13 dinas yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Dari keterangan Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP), dari 28 OPD yang ada, 13 di antaranya masih diisi oleh pejabat pelaksana atau Plt,” tambah Rifa.

Untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas, Pemkab Banyuwangi telah menggelar uji kompetensi dan asesmen bagi pejabat yang memenuhi kriteria. Tujuh OPD, termasuk Bapenda dan Dinas Lingkungan Hidup, menjadi prioritas dalam proses ini.

“Sudah ada beberapa pejabat yang mengikuti uji kompetensi dan asesmen. Karena masa jabatan bupati belum genap enam bulan, maka pengangkatan pejabat definitif harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.