Fraksi Golkar DPRD Banyuwangi Tekankan Belanja Produktif untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian 

BANYUWANGI – Fraksi Partai Golkar DPRD Banyuwangi memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Marifatul Kamila, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (20/8/2025).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi kerja keras eksekutif yang telah menyusun RAPBD 2026. Namun, fraksi ini menekankan agar anggaran yang disusun tidak hanya selaras dengan regulasi pusat, tetapi juga benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, petani, nelayan, serta pelaku UMKM.

“Tema pembangunan 2026 mulia, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif untuk menurunkan kemiskinan. Namun, pertanyaan krusialnya: sejauh mana APBD benar-benar menyentuh rakyat kecil?” ucap Marifatul.

Dari aspek pendapatan, Fraksi Golkar menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah pada transfer pusat. Dari total pendapatan Rp2,55 triliun, sekitar Rp1,75 triliun berasal dari transfer, sementara PAD hanya Rp750 miliar. Fraksi Golkar mendorong agar optimalisasi PAD dilakukan tanpa menambah beban masyarakat, terutama melalui pengelolaan aset daerah yang masih banyak menganggur.

“Daripada membebani rakyat dengan pungutan baru, lebih baik pemerintah fokus mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.

Pada sisi belanja, Fraksi Golkar meminta eksekutif menjalankan prinsip spending better. Menurut mereka, belanja harus diarahkan lebih selektif, efisien, dan benar-benar fokus pada program prioritas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami mendorong agar belanja seremonial dan administratif yang minim manfaat dipangkas, lalu dialihkan untuk sektor produktif seperti pertanian, UMKM, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Marifatul.

Terkait pembiayaan, Fraksi Golkar mencatat adanya defisit akibat kebutuhan pengeluaran Rp44 miliar yang melebihi penerimaan. Meski wajar, defisit ini harus dikelola hati-hati agar tidak menjadi beban fiskal di tahun-tahun mendatang.

“APBD jangan sampai hanya menjadi alat memperbesar birokrasi, melainkan instrumen nyata untuk memperkecil angka kemiskinan,” pungkasnya.