Fraksi Demokrat DPRD Banyuwangi Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Penurunan Pendapatan Daerah 2026 

BANYUWANGI – Fraksi Partai Demokrat DPRD Banyuwangi menilai postur RAPBD 2026 masih perlu banyak pembenahan, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Riccy Antar Budaya, dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (20/8/2025).

Menurut Riccy, dari aspek pendapatan daerah, proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan. Pada 2025, PAD sebesar Rp740,3 miliar hanya diproyeksikan naik menjadi Rp750,8 miliar di 2026, atau sekitar 1,4 persen. Padahal, target kenaikan yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029 sebesar 4 persen.

Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga diperkirakan turun signifikan, dari Rp2,6 triliun pada 2025 menjadi Rp1,7 triliun di 2026. “Artinya, secara keseluruhan pendapatan daerah hanya Rp2,5 triliun, turun Rp882,1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu memprihatinkan karena akan berdampak pada aktivitas pembangunan,” ujar Riccy.

Ia menambahkan, Fraksi Demokrat mendorong eksekutif memperkuat ketahanan fiskal melalui revitalisasi dan optimalisasi aset-aset daerah yang masih menganggur. Hal itu dinilai penting untuk menutup penurunan kapasitas fiskal akibat berkurangnya transfer pusat.

Dari sisi belanja, Fraksi Demokrat menyoroti porsi belanja pegawai yang mencapai 46,3 persen dari total belanja daerah. Angka ini dianggap belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.

Tak hanya itu, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik di RAPBD 2026 juga dinilai sangat rendah, yakni hanya 7,7 persen. Padahal, pasal 147 UU HKPD mewajibkan daerah mengalokasikan minimal 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik. “Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan regulasi dan kebutuhan pembangunan dasar masyarakat,” tegas Riccy.

Dari aspek pembiayaan, Fraksi Demokrat menyayangkan masih adanya anggaran untuk cicilan utang sebesar Rp44,7 miliar, meski eksekutif menyatakan akan menghindari pembiayaan melalui utang. Sementara itu, kebijakan pembentukan dana cadangan untuk memperkuat fiskal daerah justru nihil tanpa alokasi anggaran.

“Kondisi paradoks ini membuat kami prihatin terhadap masa depan fiskal Banyuwangi di 2026 yang semakin melemah,” imbuhnya.

Riccy juga menyinggung aspek regulasi. Hingga kini, Permendagri yang mengatur pedoman penyusunan APBD 2026 belum terbit. “Kami mempertanyakan, regulasi apa yang digunakan eksekutif sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun ini?” pungkasnya.