DPRD Banyuwangi Raih Penghargaan Legislasi Pro-Kesejahteraan Masyarakat 2025 

KABARIJEN.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima penghargaan Program Ekonomi Terpuji kategori Prioritas Legislasi Berbasis Kesejahteraan Masyarakat dalam ajang detikJatim Awards 2025 beberapa waktu lalu.

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian lembaga legislatif yang menuntaskan sebelas Raperda prioritas pada 2025 dengan fokus besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan itu. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh unsur legislatif dan dukungan banyak pihak.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Banyuwangi. Tanpa kolaborasi dan dukungan para pemangku kepentingan, termasuk media detikJatim, penghargaan ini tidak mungkin kami raih,” ujar Made.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi pemacu bagi DPRD untuk terus memperkuat fungsi legislasi yang berorientasi langsung pada kepentingan publik.

“Ke depan kami akan bekerja lebih keras demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” tambahnya.

DPRD Banyuwangi sepanjang 2025 menetapkan sebelas Raperda prioritas setelah melalui proses pengkajian yang menitikberatkan pada kebutuhan warga. Di antaranya Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan menjaga stabilitas pangan dan menguatkan ekonomi petani lokal.

Raperda Perlindungan Pekerja Migran Asal Banyuwangi juga menjadi prioritas, mengingat besarnya kontribusi pekerja migran dan perlunya perlindungan sosial serta kepastian hukum bagi mereka. Selain itu, pembahasan Raperda Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Untuk menggerakkan ekonomi daerah, DPRD bersama Pemkab Banyuwangi turut memprioritaskan Raperda Rencana Pembangunan Industri 2025–2045. Aturan jangka panjang ini diharapkan memberikan arah yang jelas bagi investasi, memperkuat hilirisasi industri, dan membuka peluang kerja lebih luas bagi warga lokal.

Komitmen keberpihakan pada masyarakat terlihat dari kebijakan yang mengharuskan investor memprioritaskan tenaga kerja asal Banyuwangi.

“Kebijakan tersebut juga didukung peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang melibatkan lembaga pendidikan serta dunia usaha,” cetus made.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, DPRD Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk menjadikan fungsi legislasi sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.