DPRD Banyuwangi Matangkan Raperda Inovasi Daerah, Bahas Sanksi dan Perlindungan Hak Intelektual 

KABARIJEN.com – Pembahasan Raperda Inovasi Daerah mulai digodok Panitia Khusus I DPRD Banyuwangi setelah menerima nota pengantar dari Bupati Banyuwangi.

Raperda tersebut bertujuan memperkuat sistem inovasi di lingkungan pemerintahan agar lebih kolaboratif dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Selain memastikan inovasi bersifat kebijakan sistemik, regulasi ini juga memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan hasil karya daerah.

Ketua Pansus I DPRD Banyuwangi, Yayuk Bannar Sri Pangayom, mengatakan pihaknya telah menggelar beberapa pertemuan dengan eksekutif guna memperdalam substansi Raperda.

“Rapat pengayaan materi ini penting agar setiap pasal dalam Raperda memiliki dasar analisis yang kuat dan bermanfaat,” ujar Yayuk.

Ia menegaskan, pembahasan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif agar sejalan dengan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat Banyuwangi.

Dalam diskusi, muncul perbedaan pandangan antara Bappeda dan Bagian Hukum Pemkab mengenai keberadaan pasal sanksi dalam Raperda tersebut.

Bappeda menginginkan sanksi dimasukkan sebagai bentuk penguatan, sementara Bagian Hukum menilai cukup diatur dalam peraturan turunan.

“Perbedaan ini membuat rapat ditunda sementara hingga ada kesamaan persepsi di tingkat eksekutif,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, penundaan bersifat teknis dan akan dilanjutkan setelah semua pihak mencapai kesepahaman atas pasal-pasal krusial.

Yayuk menekankan, tujuan utama Raperda ialah menciptakan ruang inovasi bagi pemerintah, DPRD, desa, serta masyarakat umum.

Ia berharap, inovasi daerah dapat menjadi kekuatan baru untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

“Dengan dasar hukum yang kuat, hasil inovasi akan terjamin dan mampu memberi manfaat luas,” pungkas Yayuk.