DPRD Banyuwangi Bahas KUA-PPAS APBD 2025, Evaluasi Serapan Anggaran OPD 

KABARIJEN.COM – Pembahasan dengan berlanjutnya negosiasi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2025, DPRD bekerja sama dengan mitra OPD dalam hal penyerapan anggaran.

Anggota Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila mencatat penyerapan anggaran beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) masih rendah. Hal ini disampaikannya saat pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 pada Senin (14/10/2024).

Dia mencatat beberapa OPD baru mencapai tingkat penyerapan anggaran sebesar 60-70 persen per awal triwulan III 2024.

“Rata-rata serapan anggaran OPD mitra kerja masih 60 persen, tapi ada juga yang sudah mencapai 90 persen,” kata Rifa.

OPD yang serapan anggarannya masih rendah antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 64,89 persen, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sebesar 59,64 persen, dan Dinas Sosial sebesar 62,92 persen.

Menurut Rifa, penyebab utama rendahnya serapan anggaran ini terkait dengan alokasi gaji dan tunjangan pegawai yang tidak terserap secara maksimal. Rifa menambahkan bahwa: “Hal ini biasanya akan maksimal pada kuartal keempat.”

Dia juga mengumumkan bahwa belanja daerah pada tahun 2025 diperkirakan akan turun dari Rp 3,42 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 2,35 triliun. Penurunan ini setara dengan 31,25%.

Selain itu, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 223,6 miliar. Data-data tersebut menjadi perhatian dalam perdebatan KUA-PPAS di Banyuwangi.

Rifa menutup sambutannya dengan mengatakan: “Hasil pertemuan ini akan kami laporkan kepada Badan Anggaran sebagai masukan dalam pembahasan APBD 2025 untuk TAPD dan KUA-PPAS.”