KABARIJEN.com – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, meminta pemerintah daerah memenuhi komitmen penganggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi madrasah pada APBD 2026. Dorongan ini kembali ia sampaikan mengingat program tersebut telah lama dijanjikan, namun belum juga terealisasi.
Ni’mah mengingatkan bahwa Bupati Ipuk Fiestiandani sebelumnya telah berkomitmen untuk mengalokasikan Bosda Madrasah saat audiensi daring bersama Aliansi Guru Madrasah pada Oktober 2025.
Menurutnya, janji tersebut merupakan lanjutan dari komitmen yang telah disampaikan sejak masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban mengingatkan agar janji penganggaran Bosda Madrasah segera diwujudkan,” tegas Ni’mah.
Ia menjelaskan bahwa dalam audiensi tersebut, Bupati Ipuk telah menginstruksikan Bappeda untuk memasukkan rencana anggaran Bosda Madrasah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai dasar penganggaran tahun 2026.
Pertemuan itu dipimpin Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan dihadiri Kepala Kantor Kemenag Banyuwangi serta Ketua Komisi IV DPRD.
Ni’mah berharap komitmen tersebut benar-benar ditindaklanjuti sesuai regulasi dan kondisi fiskal daerah. Meski nilai bantuan nantinya mungkin tidak sesuai usulan awal, ia menilai langkah ini tetap penting demi kepastian bagi tenaga pendidik madrasah.
“Yang terpenting, program Bosda Madrasah masuk dalam perencanaan APBD 2026. Dengan begitu, guru-guru tidak perlu kembali turun ke jalan, sehingga iklim investasi dan perekonomian Banyuwangi tetap kondusif,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menilai Bosda Madrasah akan membantu operasional lembaga pendidikan tersebut, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran, aksesibilitas siswa, hingga percepatan pemenuhan Standar Pendidikan Nasional.
“Ini bagian dari dukungan pemerintah daerah untuk memastikan program wajib belajar berjalan efektif,” tutup Politisi PKB ini.