KABARIJEN.com – Komisi II DPRD Banyuwangi mendorong Dinas Pertanian untuk memperkuat arah kebijakan anggaran dan program agar lebih tepat sasaran, terutama menghadapi tantangan struktural dan eksternal yang masih membayangi sektor pertanian daerah.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menilai sektor pertanian membutuhkan perhatian lebih serius karena kontribusinya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja sangat besar. Ia berharap Badan Anggaran bersama TAPD dapat meninjau kembali besaran alokasi anggaran yang diusulkan dalam RAPBD 2026.
“Kami meminta pemerintah daerah memberi porsi lebih proporsional bagi sektor pertanian. Perannya vital bagi ekonomi Banyuwangi sehingga penguatan anggarannya menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Emy.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat kerja pembahasan RAPBD 2026 bersama organisasi perangkat daerah terkait. Emy menegaskan bahwa peningkatan program yang tepat intervensi akan membantu sektor pertanian kembali tumbuh dan menyejahterakan petani.
“Dengan intervensi yang lebih tepat dan dukungan penuh pemerintah, kami berharap sektor pertanian bisa pulih optimal pada 2026. Ini penting untuk menjaga pendapatan petani sekaligus ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Komisi II menyoroti beberapa penyebab perlambatan pertumbuhan PDRB pertanian, seperti cadangan pangan yang belum optimal, minimnya diversifikasi bahan pangan, lemahnya pengelolaan pascapanen, keterbatasan lahan pertanian, serta masih maraknya serangan organisme pengganggu tanaman.
Selain itu, Komisi II juga mengkritisi sikap pemerintah daerah yang dinilai belum tegas dalam menindak persoalan alih fungsi komoditas dan praktik plasma perkebunan yang tidak sesuai regulasi.
Emy mencontohkan temuan di PT Glen Falloch Glenmore, yang menurutnya menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan hak guna usaha maupun kewajiban kemitraan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif berlipat bagi petani maupun lingkungan.
Komisi II menegaskan akan terus mengawal pembahasan anggaran pertanian 2026 agar kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan petani serta mampu memperkuat fondasi pertanian Banyuwangi di tahun mendatang.