KABARIJEN.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Banyuwangi 2026 menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu diketuk dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu malam (29/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara bersama Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto dan Wakil Ketua Ruliyono. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, jajaran perangkat daerah, serta seluruh anggota dewan turut hadir.
Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, menyampaikan laporan hasil pembahasan struktur APBD tahun 2026 yang telah disepakati bersama.
Ia menjelaskan, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2,905 triliun. Angka ini berasal dari tiga komponen utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp800,8 miliar, meningkat 14,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kedua, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2,054 triliun, atau turun 24,46 persen dari alokasi tahun 2025. Penurunan ini menjadi catatan penting dalam penyusunan program kerja daerah.
Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah ikut mengalami penurunan 2,10 persen, dari Rp51,2 miliar pada APBD 2025 menjadi sekitar Rp50,1 miliar.
Pada sisi belanja, APBD 2026 memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp2,917 triliun, atau turun 14,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian belanja dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Sementara itu, pembiayaan daerah tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp12,59 miliar, membaik dari posisi minus Rp66,5 miliar pada APBD 2025. Komponen pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp57,3 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp44,7 miliar.
“Kesepakatan APBD Banyuwangi 2026 ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan persetujuan tersebut, DPRD dan Pemkab Banyuwangi resmi menuntaskan tahapan utama penyusunan APBD 2026 yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah pada tahun mendatang.