KABARIJEN.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD menetapkan sembilan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2026. Fokus pembangunan tersebut disampaikan dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi saat rapat paripurna pengesahan APBD 2026.
Pimpinan Banggar DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, menegaskan bahwa seluruh dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 telah disusun sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. “Secara normatif, rancangan APBD 2026 memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Banggar juga menyepakati tema pembangunan Banyuwangi tahun 2026, yaitu “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Inklusif untuk Menurunkan Kemiskinan.” Tema tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sembilan prioritas pembangunan daerah.
Prioritas tersebut meliputi peningkatan produksi pangan, penguatan nilai tambah produk UMKM, serta perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu, serapan tenaga kerja di sektor UMKM dan pariwisata juga menjadi bagian dari fokus pembangunan.
Pembangunan akses infrastruktur pariwisata dan pertanian turut masuk dalam prioritas utama. Perlindungan sosial adaptif serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan juga menjadi perhatian dalam penyusunan program tahun depan.
Dua prioritas lainnya mencakup penguatan pendidikan yang berdaya saing dan peningkatan akses kesehatan serta pola hidup sehat. Pemerintah daerah juga menetapkan reformasi birokrasi sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Michael menekankan bahwa seluruh prioritas tersebut harus ditempuh melalui kebijakan yang lebih fokus dan solutif, sesuai kemampuan fiskal daerah, namun tetap responsif terhadap berbagai tantangan di tahun 2026. Kebijakan tersebut juga harus selaras dengan strategi pembangunan nasional, RPJMD, hingga RKPD Banyuwangi.
“Kita tetap optimistis, meski dengan keterbatasan ini kami dapat memenuhi target pembangunan, standar layanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum,” katanya.
Penetapan prioritas pembangunan tersebut menjadi dasar arah kebijakan Pemkab dan DPRD Banyuwangi dalam mengelola APBD 2026 serta mendorong percepatan pembangunan daerah.