Konflik Agraria Pakel: Panggilan Serius bagi Negara untuk Menjamin Keamanan dan Kesejahteraan Warga 

KABARIJEN.com – Dalam upaya menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi, menyoroti ketidakstabilan yang terus berlangsung di daerah ini, khususnya dalam konteks konflik agraria di Pakel.

Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Rizka Nanda Aprilita mengatakan, kasus pakel yang tak kunjung selesai dan sudah berlangsung bertahun-tahun, dinilai menjadi pertanda ketidak seriusan aparatur di Banyuwangi. 

“Kasus yang telah berlarut-larut ini menunjukkan kegagalan serius pemerintah dalam menangani masalah tersebut,” ucapnya, Rabu (27/3/2024).

Fakta di lapangan konflik agraria di Pakel memang belum menemukan titik terang. Beberapa kali terjadi ketegangan antara warga dan perkebunan.

Dari situlah para gabungan mahasiswa ini meragukan terhadap komitmen aparat dalam menyelesaikan masalah agraria yang mempengaruhi kehidupan warga di Pakel.

“Konflik Pakel yang berlangsung lama nyatanya telah memakan korban, jabatan, harga diri, hingga traumatik rakyat,” bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah setempat untuk mengambil tindakan tegas dan segera dalam menangani konflik agraria di Pakel. 

“Kehadiran negara harus terasa bagi rakyatnya, memberikan jaminan kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan mencerdaskan,” ungkap Rizka.

GMNI Banyuwangi secara tegas meminta Bupati Banyuwangi dan Ketua DPRD Banyuwangi, hingga Kapolresta Banyuwangi untuk turun tangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. 

Selain itu, mereka juga mengajak seluruh aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat yang kritis untuk bersama-sama mendesak Mabes POLRI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) untuk turun ke Banyuwangi guna memastikan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

“Kami menyerukan kepada pihak berwenang agar menghentikan segala bentuk main-main yang dapat memperpanjang penderitaan rakyat di Pakel. Konflik agraria harus diurai dan diselesaikan dengan bijaksana demi kepentingan masyarakat,” tambah Rizka.