DPRD Banyuwangi Tinjau Ulang Struktur RAPBD 2026 Setelah Pemotongan Transfer Pusat 

KABARIJEN.com – Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas dampak pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang memengaruhi struktur anggaran daerah tahun 2026. Pemotongan tersebut membuat rancangan anggaran yang telah disepakati sebelumnya harus disesuaikan kembali.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menjelaskan bahwa KUA-PPAS APBD 2026 yang awalnya disepakati senilai Rp3,4 triliun kini harus direvisi setelah pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah.

“KUA-PPAS yang sudah disepakati tidak dapat digunakan lagi karena adanya pemotongan dana transfer sebesar Rp665 miliar. Ini mengharuskan kami melakukan penyesuaian ulang terhadap struktur anggaran,” ujar Marifatul.

Ia menegaskan bahwa fokus pembahasan dilakukan untuk memastikan penyesuaian anggaran tidak mengganggu layanan publik yang menjadi hak masyarakat. Karena itu, Komisi I meminta setiap SKPD melakukan efisiensi secara selektif dan terukur.

“Kami mendorong agar pemangkasan diarahkan pada program yang tidak prioritas. Efisiensi ini justru diperlukan untuk menekan pengeluaran yang tidak produktif,” tambahnya.

Menurutnya, langkah efisiensi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas anggaran, tetapi juga mendorong produktivitas ekonomi daerah. Pengeluaran yang dialihkan ke sektor produktif diharapkan memberi dampak lebih nyata bagi masyarakat.

Marifatul juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi sebagai penggerak ekonomi. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mempercepat proses perizinan agar minat investor ke Banyuwangi tetap stabil meski anggaran daerah tengah mengalami penyesuaian.

“Investasi harus tetap dijaga. Karena itu, kami mendorong perizinan dipermudah agar pelaku usaha semakin tertarik berinvestasi di Banyuwangi,” ungkapnya.

Komisi I menegaskan akan terus mengawal proses penyesuaian RAPBD 2026 agar kebijakan efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan publik serta tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah.