KABARIJEN.com – DPRD Banyuwangi meminta pemerintah daerah segera memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar menjangkau warga yang berhak. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah.
“Pengawasan ini penting agar program perlindungan sosial dari pemerintah berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembaruan data bansos harus dilakukan secara rutin karena banyak dinamika sosial yang menyebabkan kondisi warga berubah dari waktu ke waktu.
Ia menyoroti masih ditemukannya warga yang berhak menerima namun belum tercatat, sementara sebaliknya ada warga yang sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih masuk sebagai penerima.
“Permasalahan yang sering muncul adalah data yang belum diperbarui. Ada warga layak menerima tetapi tidak tercatat, dan ada yang sebenarnya sudah mampu namun masih terdaftar,” jelasnya.
Ni’mah juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama penerima bansos.
Ia meminta petugas pendataan bekerja objektif, turun langsung ke lapangan, dan tidak melakukan pendataan berdasarkan kedekatan personal.
“Petugas harus benar-benar objektif. Warga yang masuk DTKS adalah mereka yang memenuhi kriteria, bukan yang sekadar memiliki kedekatan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah menyandingkan data penerima dari berbagai program baik dari pusat, daerah, maupun desa untuk memastikan tidak terjadi penerimaan bantuan ganda yang dapat memicu ketidakadilan maupun pemborosan anggaran.
“Pemetaan berbasis data yang akurat akan membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih tepat dan efisien. Ini cara memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan,” pungkasnya.