KABARIJEN.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi memperluas akses partisipasi publik melalui aplikasi Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Daerah (SIPRADA). Platform ini dirancang agar masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda secara lebih terbuka.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyampaikan bahwa penyusunan regulasi harus berpijak pada kebutuhan warga. Melibatkan masyarakat, kata dia, merupakan bagian penting dalam memastikan setiap peraturan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“Wakil rakyat wajib turun ke masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, lalu mengolahnya menjadi konsep kebijakan yang membawa manfaat. SIPRADA menjadi salah satu bentuk inovasi untuk memperkuat hal itu,” ujar Made.
SIPRADA mulai dikembangkan pada 2021 dan dinilai efektif membuka ruang komunikasi dua arah antara warga dan legislatif. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan masukan, mengawasi proses pembahasan, hingga mengakses seluruh dokumen terkait pembentukan Perda.
Made menjelaskan, penerapan SIPRADA semakin kuat setelah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi tersebut memastikan platform ini terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan di era digital.
“Masyarakat sudah akrab dengan layanan melalui gawai. Karena itu, SIPRADA menjadi sarana strategis untuk memperluas partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan daerah,” tambahnya.
Agar penggunaan aplikasi lebih mudah dijangkau, DPRD turut bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Made juga rutin bertemu warga untuk mendengarkan masukan sekaligus mengenalkan fitur SIPRADA agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya.
SIPRADA kini dapat diakses melalui aplikasi SmartKampung dan tersedia secara gratis. Selain itu, warga juga bisa melakukan kontrol publik melalui situs resmi DPRD Banyuwangi yang menampilkan seluruh perkembangan pembahasan Raperda.