KABARIJEN.com – Komisi I DPRD Banyuwangi terus melakukan pengawasan terhadap banyaknya posisi jabatan yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila, yang akrab disapa Rifa, pihaknya pernah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi terkait banyak kekosongan pejabat. Bahkan ada dinas yang hanya punya kepala dinas dengan satu kepala bidang (Kabid), padahal di dinas tersebut ada tiga bidang.
“Hal tersebut menjadi perhatian DPRD khususnya Komisi I untuk segera mengisi dengan pejabat definitif. Saat ini banyak aparaturs sipil negara (ASN) yang masih muda dan potensial serta kepangkatan memenuhi syarat untuk segera ditempatkan,” ujar Rifa.
Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan sesuai yang disampaikan oleh BKPP berdasarkan aturan yang ada sekitar enam bulan setelah dilantik Bupati Banyuwangi baru bisa melakukan mutasi pejabat. Kalau melihat perkembangan yang ada kemungkinan sekitar minggu terakhir Agustus 2025 ada mutasi ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Apabila belum ada, maka Komisi I akan secepatnya memanggil BKPP Banyuwangi dan sesuai dengan fungsinya dalam pengawasan untuk memberikan saran posisi jabatan yang kosong dan strategis supaya segera diisi oleh ASN yang ada di Banyuwangi.
“Karena orang pintar di Banyuwangi cukup banyak dan secara kepangkatan sudah memenuhi syarat serta sudah sepantasnya diberikan kesempatan sesuai dengan bidangnya,” tambah Rifa.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuwangi, M. Yanuar Bramuda, mengungkapkan saat ini pimpinan sedang melakukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan berharap secepatnya untuk ada pengisian dan regenerasi pejabat yang ada.
“Kemarin kita sudah ada pengangkatan PPPK yang tentunya menjadi amunisi baru kita untuk melakukan penataan di segala lini,” ujar pejabat yang akrab disapa Bram tersebut.
Maka pimpinan memberikan arahan dalam waktu dekat akan dilakukan penataan secara proporsional dan menyeluruh dari tingkat kecamatan sampai dinas.
”SOTKnya itu juga berubah ada pengurangan dan penambahan. Secara personel ada tetapi kan ada penataan dan penguatan di kecamatan, di Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPUCKPP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kemungkinan juga ada pergeseran,” pungkas Bram.