KABARIJEN.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Banyuwangi menyoroti proyeksi penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 yang dinilai cukup signifikan dan berpotensi mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Pandangan umum ini disampaikan juru bicara fraksi, Anita Rani, dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (20/8/2025).
Dalam penyampaiannya, Anita menyebutkan total pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp3,47 triliun, namun pada tahun 2026 diperkirakan hanya Rp2,55 triliun. Penurunan sekitar Rp915 miliar ini, menurutnya, tidak bisa dipandang ringan karena berdampak langsung pada kapasitas pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Melihat kondisi keuangan daerah tersebut, maka langkah konstruktif harus segera dilakukan agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan,” ujar Anita.
Fraksi PKB menekankan perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) non-pajak. Strategi yang bisa ditempuh antara lain pengelolaan aset yang lebih inovatif, restrukturisasi tarif retribusi berbasis layanan, hingga memperluas kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Selain itu, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru juga dinilai perlu untuk menggali potensi ekonomi lokal.
Selain kemandirian fiskal, efisiensi belanja juga menjadi perhatian utama Fraksi PKB. Anita menegaskan bahwa dengan penurunan pendapatan, belanja daerah harus diarahkan lebih selektif, dengan prioritas pada program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat.
Fraksi PKB memahami arah belanja RAPBD 2026 yang berlandaskan prinsip spending better. Namun, kondisi faktual menunjukkan sejumlah catatan penting. Pertama, porsi belanja pegawai masih sangat besar, mencapai Rp1,17 triliun, sementara porsi belanja produktif untuk pembangunan ekonomi kerakyatan masih terbatas.
Kedua, infrastruktur dasar seperti jalan pertanian, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan masih membutuhkan perhatian serius. Ketiga, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan harus diperluas, mengingat angka kemiskinan di Banyuwangi masih berada di atas 6 persen.
“Fraksi PKB menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan lebih produktif, dengan prioritas pada sektor yang memberi multiplier effect nyata terhadap kesejahteraan rakyat,” tegas Anita.