KABARIJEN.com – Rencana peningkatan kapasitas sejumlah dermaga di Pelabuhan Ketapang mendapat perhatian DPRD Banyuwangi. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kelancaran arus penyeberangan.
Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengatakan, pengembangan infrastruktur pelabuhan perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas kendaraan yang terus berkembang.
Menurut Made, optimalisasi lahan dan dermaga milik Pemprov Jawa Timur di kawasan Ketapang dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi risiko penumpukan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.
“Penambahan kapasitas dermaga tentu menjadi hal positif bagi kelancaran penyeberangan. Yang penting perencanaannya matang dan pelaksanaannya tidak mengganggu operasional yang sedang berjalan,” kata Made.
Pemprov Jawa Timur sebelumnya menyiapkan anggaran Rp6 miliar untuk pembenahan lahan Dermaga Bulusan. Area tersebut selama ini merupakan lokasi docking kapal, namun juga beberapa kali dimanfaatkan untuk aktivitas bongkar muat kendaraan besar.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pemanfaatan Dermaga Bulusan perlu memperhatikan kondisi fasilitas penunjang, terutama dolphin yang rusak setelah tertabrak kapal.
Made mengatakan, aspek keselamatan perlu menjadi perhatian dalam setiap pengembangan fasilitas pelabuhan. Kajian teknis dan koordinasi antarlembaga dibutuhkan sebelum fasilitas yang rusak kembali digunakan secara optimal.
“Keselamatan harus tetap menjadi dasar. Kalau fasilitas seperti dolphin akan dibangun kembali, tentu perlu dihitung kekuatan, posisi dan risikonya agar tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Selain Dermaga Bulusan, Pemprov Jawa Timur juga berencana meningkatkan kapasitas Dermaga LCM. Saat ini, dermaga tersebut memiliki tiga titik sandaran kapal dan menjadi salah satu fasilitas penting bagi penyeberangan kendaraan besar.
Rencananya, struktur landasan Dermaga LCM akan diperkuat sehingga dapat digunakan untuk empat tempat sandar kapal. Namun, pekerjaan tersebut menunggu pembangunan Dermaga Ponton ASDP selesai karena pengerjaan berpotensi mengganggu lalu lintas kapal.
Made menilai koordinasi antara Pemprov Jawa Timur, ASDP, Kementerian Perhubungan dan Pemkab Banyuwangi perlu terus dijaga agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan beriringan.
“Ketapang ini pintu utama pergerakan kendaraan dari Jawa menuju Bali. Karena itu, penyelesaian persoalan infrastrukturnya memang membutuhkan kerja bersama dan perencanaan jangka panjang,” kata Made.
Di sisi lain, ASDP Cabang Ketapang masih menyelesaikan pembangunan Dermaga Ponton yang nantinya menjadi Dermaga MB 5. Fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang pelayanan terhadap kendaraan besar.
Kapasitas dermaga itu ditargetkan meningkat dari 30 ton menjadi 50 ton. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat menambah fleksibilitas pelayanan kapal dan kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang.
Made juga menilai penguatan fasilitas penyangga di luar area pelabuhan sama pentingnya dengan peningkatan kapasitas dermaga. Hal ini berkaitan dengan pengaturan kendaraan ketika terjadi antrean panjang.
Pemkab Banyuwangi sendiri menyiapkan peningkatan area parkir Terminal Sri Tanjung yang selama ini digunakan untuk menampung truk besar ketika terjadi kepadatan di jalur Ketapang.
Selain itu, jalur Lingkar Ketapang akan diperkuat sebagai jalur alternatif untuk mengalihkan kendaraan ketika arus utama mengalami kepadatan.
“Solusinya tidak hanya berada di dalam pelabuhan. Parkir penyangga dan jalur alternatif juga harus disiapkan, sehingga ketika terjadi kepadatan kendaraan bisa ditangani dengan lebih teratur,” ujar Made.
Menurut Made, rangkaian pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya menjawab persoalan antrean saat ini, tetapi juga menyiapkan infrastruktur penyeberangan Ketapang menghadapi kebutuhan transportasi pada masa mendatang.
“Harapannya, seluruh rencana ini berjalan bertahap dan saling terhubung. Dengan begitu, pelayanan penyeberangan semakin lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat Banyuwangi juga ikut terjaga,” pungkasnya.