Bawaslu Lacak 217 Desa di Banyuwangi Terkait Potensi Kerentanan Pada Pilkada 2024 

KABARIJEN.COM – Jelang Pilkada pada 27 November 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banyuwangi mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan di TPS. Pemetaan ini dilakukan sebagai langkah prediktif untuk meminimalisir gangguan dan hambatan pada hari pemungutan suara.

Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Khomisa Kurnia Indra menjelaskan pemetaan tersebut didasarkan pada delapan variabel dasar. Hasil analisis meliputi 24 indikator yang tersebar di 217 desa dan kelurahan Banyuwangi.

Dari hasil pemetaan tersebut, kami mencatat bahwa kami menemukan indikator pemilih DPT terbanyak yang tidak memenuhi persyaratan. 783 penemuan dari 4 kecamatan, yaitu Rogojampi, Muncar, Kabat dan Banyuwangi.

Indikasi paling sedikit yang ditemukan adalah adanya kendala kelistrikan di lokasi TPS, namun hanya 1 di antaranya yang berada di kecamatan Wongsorejo.

“Kami telah mengidentifikasi indikator-indikator seperti potensi penggunaan hak suara yang tidak tepat, masalah keamanan, politik uang, politisasi Sara dan kenetralan perangkat, termasuk penyelenggara pemilu,” kata Khomisa dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

Menurut Khomisa, variabel mengkhawatirkan lainnya adalah logistik, lokasi TPS dan ketersediaan jaringan listrik dan internet. Data menunjukkan 9 indikator yang paling sering terjadi, 14 indikator yang sangat sering terjadi dan 1 indikator yang jarang terjadi namun masih perlu dipantau.

“Salah satu indikator utamanya adalah lokasi TPS yang rawan konflik dan bencana,” imbuhnya.

Pengumpulan data dilakukan antara tanggal 10 sampai 15 November 2024. Seluruh desa dan kelurahan di Banyuwangi dimasukkan untuk memastikan laporan kerentanan TPS sepenuhnya akurat. Indikator yang paling sering ditemukan antara lain masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT), potensi politik uang dan kelemahan logistik.

Bawaslu juga mengantisipasi terjadinya intimidasi, kekerasan atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara di daerah-daerah tertentu. Khomisa berkata, “Kita perlu memastikan bahwa aman dan mudah bagi semua pihak untuk memberikan suara.”katanya.

Selain itu, isu ketidakberpihakan penyelenggara pemilu, ASN dan aparat desa juga menjadi sorotan. Bawaslu menemukan tanda-tanda potensi pelanggaran di beberapa wilayah yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

“Kami terus berinteraksi agar semua pihak memahami pentingnya menjaga kenetralan untuk menciptakan pemilu yang adil,” kata Khomisa.

lokasi tps juga menjadi tantangan. Beberapa TPS terletak di daerah terpencil, sulit dijangkau atau rawan bencana. Dipercaya juga bahwa keberadaan TPS di dekat kantor tim pilkada dan rumah calon legislatif juga dapat menimbulkan konflik.

“Kami sedang merancang langkah-langkah mitigasi untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan di TPS,” kata Khomisa.

Pemetaan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan yang diharapkan dapat mengurangi risiko kerawanan secara signifikan mengurangi risiko kerentanan. Mengetahui potensi permasalahan sejak dini akan memungkinkan Bawaslu bekerja sama dengan KPU, aparat keamanan dan masyarakat untuk memperbaiki lingkungan elektoral. Lanjut Khomisa.

Bawaslu Banyuwangi juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut dalam pengawasan pilkada. Partisipasi aktif warga dianggap penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai aturan.

Khomisa akhiri penjelasan, “Pemilu yang jujur adalah tanggung jawab bersama, jadi kami mendorong masyarakat untuk melaporkan tanda-tanda pelanggaran jika ditemukan,”.