Wali Murid di Banyuwangi Protes Kebijakan PPDB Online 

KABARIJEN.com – Salah satu orang tua, Indah Ayuningtyas, warga Kalibaru mengaku kecewa dengan sistem online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Banyuwangi.

Sebab, sang anak bernama Violita Uda Aisiyah yang awalnya mendaftar PPDB lewat jalur prestasi non akademik dinyatakan lulus, namun saat melakukan pendaftaran ulang di sekolah tiba-tiba anaknya dinyatakan tidak lulus.

“Anak saya kemarin dinyatakan diterima di SMAN 1 Glagah jalur prestasi non akademik. Saya ada bukti cetaknya. Tapi saat daftar ulang katanya tidak diterima,” ujar Indah, Kamis (20/07/2023).

Indah menceritakan jika sebelum itu anaknya dikonfirmasi pihak sekolah untuk hadir ke SMAN 1 Glagah dalam keperluan pendaftaran ulang.

Dengan membawa bukti cetak diterima serta berkas keperluan lainnya, Indah dan putrinya Violita berangkat jauh-jauh dari Kalibaru menuju Glagah.

Sesampainya di SMAN 1 Glagah, Indah dan anaknya itu diminta mengisi formulir serta tanda tangan diatas materai bahwa pihak orang tua dan murid menyetujui serta siap mematuhi aturan dari pihak sekolah.

“Setelah itu saya disuruh login ke Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), ternyata kita susah mau login,” imbuhnya.

Beberapa kali ia coba namun belum kunjung berhasil. Pihak sekolah awalnya mengira server lagi error. Sehingga terpaksa menunggu cukup lama.

“Namun setelah menunggu lama dan dicoba lagi ternyata belum juga berhasil. Kemudian pernyataan pihak sekolah membuat saya kaget, bahwa anak saya tiba-tiba dinyatakan tidak diterima,” ucap Indah.

Selaku orang tua, Indah mengaku kecewa dengan kejadian tersebut. Selain jarak ditempuh dari rumah cukup jauh. Sampai saat ini sang anak tidak bisa sekolah di SMA atau SMK negeri.

“Kami kan tidak akan berangkat jauh-jauh dari Kalibaru ke Banyuwangi kalau tidak ada cetak bukti diterima,” tuturnya dengan nada kesal.

Dari kejadian itu, Indah menambahkan, ia mencoba pendaftaran putrinya melalui PPDB jalur nilai. Namun sayang, nama Violita tidak lolos.

“Mau daftar PPDB ketiga jalur zonasi sudah tidak mungkin karena waktunya terulur,” ungkapnya.

Akhirnya sampai saat ini Violita tidak dapat sekolah negeri. Karena Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah dimulai pada Senin, 17 Juli 2023.

“Intinya, sampai hari ini putri saya tidak bersekolah dan sudah tidak bisa menemukan sekolahan negeri. Saya sangat kecewa, bagi kami PPDB online merugikan siswa dan keluarga,” cetusnya.

Indah mengatakan jika kondisi sang anak kini mengalami stres karena tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

“Sampai sekarang anak saya stres, karena tidak dapat sekolah negeri. Mau sekolah di negeri sudah tutup. Bisa sih sekolah di swasta, tapi anak saya tidak mau,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi, Mohammad Arief Ainurrozie mengaku telah mengetahui persoalan tersebut.

“Kami sudah menerima bukti penerimaan, kemudian beserta data-data yang lain. Kemudian kami kroscek ke sistem. Jadi, hasilnya anak ini memang tidak terdaftar sebagai siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akademik di SMAN 1 Glagah,” tegas Arief.

Pihaknya juga telah melakukan kroscek melalui akun Violita dan hasilnya tertulis jika anak ini dinyatakan tidak diterima.

“Kami juga cek riwayat pendaftarannya, ternyata anak ini mendaftar sebanyak empat kali. Padahal seharusnya kalau anak ini diterima di tahap satu, maka dia sudah tidak mendaftar di tahap dua, tahap tiga dan seterusnya,” jelasnya.

Namun kenyataannya, lanjut Arief, siswa atas nama Violita masih bisa mendaftar di tahap selanjutnya. 

“Sehingga kemudian kami menyatakan bahwa anak ini memang tidak diterima. Bukan karena dari kesalahan sistem,” beber dia.

Berkaitan bukti cetak yang menyatakan bahwa anak ini diterima di SMAN 1 Glagah melalui jalur prestasi non akademik, Arief mengaku masih melakukan penelusuran.

“Nah ini yang kami masih konfirmasi, bukti cetak itu dapat dari mana anaknya,” katanya.

Arief menegaskan jika penerimaan peserta didik baru di SMA negeri telah ditutup. Sehingga anak yang bersangkutan memang sudah tiba bersekolah di SMA negeri.

“Karena sekarang sudah MPLS. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga telah melarang sekolah negeri untuk menerima. Maka yang bersangkutan bisa bersekolah di SMA atau SMK swasta yang terdekat,” tandasnya.