Fiskal Banyuwangi 2026 Masuki Masa Sulit, Banggar DPRD Dorong Refocusing 

KABARIJEN.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi menyoroti kondisi fiskal daerah yang disebut memasuki masa sulit pada tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan Pimpinan Banggar, Michael Edy Hariyanto, dalam laporan resmi pembahasan APBD 2026.

Menurut Michael, kebijakan fiskal nasional berdampak signifikan pada kemampuan keuangan daerah. Dana transfer ke Banyuwangi berkurang sekitar Rp665 miliar, sehingga menciptakan tekanan tersendiri dalam penyusunan rencana pembangunan.

“Kondisi fiskal kita tahun 2026 dihadapkan pada situasi yang sulit. Pengurangan dana transfer menjadi tantangan besar,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berkewajiban memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD 2026. Karena itu, menurut Michael, dibutuhkan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

“Maka dibutuhkan strategi baru dengan melakukan refocusing maupun penyesuaian yang mendasar,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pemilihan program secara selektif berdasarkan urgensi kebutuhan. Langkah tersebut diperlukan agar alokasi anggaran tetap efektif dan efisien demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Michael juga menyinggung relevansi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 terkait perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, kedua regulasi tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2026.

“Persoalan utama kita sekarang adalah bagaimana dengan keterbatasan pendapatan ini kita tetap dapat memenuhi target pembangunan, standar layanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa konsolidasi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting untuk memperkuat reformasi fiskal daerah. Tujuannya adalah membangun struktur APBD yang lebih sehat dan tangguh menghadapi tekanan ekonomi.

“Kita harus tetap optimistis dan terus membangun konsolidasi eksekutif dan legislatif secara kuat untuk bersama-sama melakukan reformasi fiskal dalam rangka mewujudkan konstruksi APBD yang sehat dan kuat,” kata Michael.

Dengan berbagai tantangan fiskal tersebut, Banggar menilai bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen yang benar-benar adaptif dan responsif terhadap kondisi ekonomi nasional maupun kebutuhan masyarakat daerah.