DPRD Banyuwangi Soroti Keterbukaan Pengelola SPPG Setelah Dugaan Keracunan Siswa MAN 1 

KABARIJEN.com – Komisi IV DPRD Banyuwangi meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tukangkayu pasca-dugaan keracunan massal siswa MAN 1 Banyuwangi.

Namun rombongan dewan kecewa karena tidak mendapat izin memeriksa dapur tempat produksi Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekolah tersebut.

Ketua Komisi IV, Patemo, mengatakan, pihaknya hanya dipersilakan duduk di ruang tamu tanpa bisa melihat langsung kondisi dapur.

“Kami kecewa dengan sikap pengelola. Ini kunjungan resmi, tapi kami tidak diperbolehkan melakukan pengecekan higienitas,” ujar Patemo.

Komisi IV menilai sikap tersebut tidak mencerminkan keterbukaan lembaga publik yang seharusnya siap diawasi oleh perwakilan rakyat.

Patemo pun meminta klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Banyuwangi mengenai hasil evaluasi kebersihan dapur SPPG Tukangkayu sebelumnya.

Dari hasil laporan, SPPG masih memiliki kekurangan seperti ventilasi terbuka dan minim sarana kebersihan sesuai standar pelayanan gizi.

“Kami belum tahu apakah catatan itu sudah diperbaiki. Karena akses ke dapur ditolak, kami tidak bisa memastikan langsung,” katanya.

Menurutnya, Komisi IV memiliki kewajiban memastikan program MBG benar-benar aman dikonsumsi siswa dan memenuhi standar higienitas makanan.

“Ini menyangkut keselamatan anak-anak. Program bagus tapi tidak dijalankan dengan baik bisa jadi bumerang,” tegas politisi asal Bangorejo ini.

Selain ke dapur, Komisi IV juga menyambangi sekolah untuk menggali informasi awal tentang gejala keracunan yang dialami para siswa.

Hingga kini, hasil laboratorium belum keluar. Sampel makanan MBG masih diuji oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Banyuwangi.

“Program MBG layak diteruskan, tapi pengawasan dan kebersihan harus diperketat. Jangan sampai kasus seperti ini terulang,” ujarnya.